Kisah dan Kiprah Pak Harto di Sarajevo Bosnia

Masih tentang kepahlawanan, kali ini saya ingin sedikit mengupas sisi lain seorang Seoharto, Presiden ke-2 RI yang telah wafat beberapa tahun yang lalu. Mungkin banyak orang yang masih menyimpan ‘dendam’ kepada beliau, atas kesalahan kroni-kroninya dalam menggilas uang negara selama masa pemerintahannya. Beberapa lagi masih dipenuhi dendam kesumat yang menyala-nyala, atas peristiwa pemberantasan antek-antek PKI di tahun 65-70an , atau juga beberapa kejadian yang melukai umat Islam seperti Tragedi Tanjung Priok dan yang semacamnya. Entah berapa banyak kasus kesalahan lagi yang bisa diungkapkan, saya kurang tahu persis tapi yang jelas banyak hal yang membebani bangsa ini untuk menyematkan gelar pahlawan kepada beliau.

Hari ini pun banyak orang atau bahkan tokoh yang masih fasih menyebutkan detil satu persatu kejahatan ‘the smiling general’ tersebut. Dengan terpaksa saya katakan bahwa saya tidak bisa ikut-ikutan. Saya memilih untuk mengusung filosofi jawa ‘ mikul dhuwur mendhem jero’, yaitu menyebut hanya dan sekali lagi hanya kebaikan seseorang, menutupi keburukannya, dan terlebih lagi saat ia telah meninggal. Belum lagi ungkapan yang sering kita dengar, “ bangsa yang besar adalah yang menghargai jasa para pahlawannya”, maka sayapun ingin menyimpulkan “ bangsa yang kerdil adalah yang sibuk mengutuk kesalahan para pendahulunya”. Kita bisa maju dengan belajar dari kesalahan para pendahulu, bukan dengan mengutuk dan menghajar citra, wibawa, dan jasa-jasanya.

Sejarah Indonesia (1966-1998) : ORDE BARU

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.

Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.
 

Masa Jabatan Presiden Suharto

Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.

Politik

Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya.

Kisah G30S, Terungkap! Pertautan Soeharto-Untung

Hari Selasa, pengujung tahun 1966. Penjara Militer Cimahi, Bandung, Jawa Barat. Dua pria berhadapan. Yang satu bertubuh gempal, potongan cepak berusia 39 tahun. Satunya bertubuh kurus, usia 52 tahun. Mereka adalah Letnan Kolonel Untung Samsuri dan Soebandrio, Menteri Luar Negeri kabinet Soekarno. Suara Untung bergetar. “Pak Ban, selamat tinggal. Jangan sedih,” kata Untung kepada Soebandrio.

Itulah perkataan Untung sesaat sebelum dijemput petugas seperti ditulis Soebandrio dalam buku Kesaksianku tentang G30S. Dalam bukunya, Soebandrio menceritakan, selama di penjara, Untung yakin dirinya tidak bakal dieksekusi. Untung mengaku G-30-S atas setahu Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal Soeharto.

Keyakinan Untung bahwa ia bakal diselamatkan Soeharto adalah salah satu “misteri” tragedi September-Oktober. Kisah pembunuhan para jenderal pada 1965 adalah peristiwa yang tak habis-habisnya dikupas. Salah satu yang jarang diulas adalah spekulasi kedekatan Untung dengan Soeharto.

Memperingati tragedi September kali ini, Koran Tempo bermaksud menurunkan edisi khusus yang menguak kehidupan Letkol Untung. Tak banyak informasi tentang tokoh ini, bahkan dari sejarawan “Data tentang Untung sangat minim, bahkan riwayat hidupnya,” kata sejarawan Asvi Warman Adam.

Supersemar : Betulkah Bung Karno Ditodong Jenderal?

Pintu kamar Bung Karno diketuk pengawal. Ada perwira Angkatan Darat yang ingin bertemu presiden. Mereka diutus oleh Suharto. Ada map merah muda di tangan salah seorang jendral. Di dalamnya berisi naskah yang mesti ditandatangani Sukarno.Naskah itu tidak segera ditandatangani Sukarno. Dia sempat bertanya tentang mengapa kop surat itu dari Markas Besar Angkatan Darat. Seharusnya Surat Perintah itu ber-kop surat kepresidenan. Tapi pertanyaan Sukarno hanya dijawab Jendral Basuki Rachmat, “Untuk membahas, waktunya sangat sempit. Paduka tandatangani saja”.

Kesaksian ini dituturkan Sukardjo Wilardjito, mantan pengawal Presiden Sukarno. Sesudah jatuhnya Sukarno, Sukardjo pernah dipenjara oleh rezim Orba selama 14 tahun tanpa proses pengadilan, termasuk menjalani beragam penyiksaan, disetrum puluhan kali dan dipaksa mengaku PKI.

Redupnya Cahaya Putera Sang Fajar

Redupnya Cahaya Putera Sang Fajar

Jatuhnya Soekarno dari presiden merupakan peristiwa politik cukup menarik dan sangat bersejarah. Dimulai dengan Supersemar yang memberi “mandat” kepada Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan politik yang saat itu sangat kacau, sampai ditolaknya Pidato Nawaksara yang disampaikan oleh Presiden Soekarno.

Khusus mengenai Surat Perintah Sebelas Maret, menurut sebuah sumber, itu merupakan mandat atau perintah untuk menyelamatkan revolusi. Dan bukan pelimpahan kekuasaan, melainkan pelimpahan tugas. Menurut sumber itu pula, sebagai orang yang diperintahkan pemegang supersemar berkewajiban melaporkan kepada Soekarno apa yang dikerjakannya sesuai perintah itu.

Berikut ini adalah kronologis kejatuhan Soekarno yang dikutip dari berbagai sumber, dan sebagian besar, dikutip dari buku “Proses Pelaksanaan Keputusan MPRS No.5/MPRS/ 1996 Tentang Tanggapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia Terhadap Pidato Presiden/Mandataris MPRS di Depan Sidang Umum Ke-IV MPRS Pada Tanggal 22 Djuni 1966 Yang Berdjudul Nawaksara,” dimulai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

Soekarno : Biarkan Aku Yang Terluka

Biarkan Aku Yang Terluka

Tidak terlalu berlebihan kiranya apabila Bung Karno mendapat julukan Putera Sang Fajar, secara awam dapat saya katakana bahwa Bung Karno merupakan sosok yang membawa bangsa ini menuju fajar kemerdekaan.

Seluruh kekuaatan bangsa ini ada dalam genggaman Bung Karno, merah kata Bung Karno maka merelah seluruh Indonesia, hitam kata Bung Karno maka hitamlah Indonesia. Perkataan Bung Karno serta ajaran yang disampaikan akan menjadi isi kepala seluruh bangsa Indonesia.

Melihat dari latar belakang diatas maka yang ada dalam fikiran kita adalah: Bung Karno akan menggenggam Indonesia samapai saatnya dia menghadap Sang Pencipta. Pengangkatan Bung Karno sebagai Presiden seumur hidup tentunya melanggar Undang-Undang, tetapi dianggap sebuah kebenaran terutama oleh masyarakat kalangan bawah. Namun demikian sejarah telah menentukan sesuatu yang berbeda, dimana akal dan perkiraan manusia tidak lagi mampu memegang serta menjadi sutradara jalannya sebuah sejarah.

Soekarno, CIA dan Jatuhnya Freeport Ke Tangan Amerika

Bermula dari memburuknya hubungan Soekarno dengan Belanda, disusul dengan usaha pembunuhan atas Soekarno (Soekarno menuduh Belanda sebagai dalang usaha pembunuhan atas dirinya), Soekarno mengeluarkan kebijakan nasionalisasi aset kemudian menyita semua kepemilikan usaha Belanda. Tentu kebijakan ini merugikan kepentingan bisnis Amerika, apalagi salah satu perusahaan Amerika, Freeport Sulphur Company, sudah teken kontrak untuk mengeksplorasi kekayaan alam Papua (baca: Freeport).


CIA tidak tinggal diam, setelah gagal membentuk pemerintahan Pro-Barat melalui pemilu Tahun 1958, Deputy Direktur Perencanaan CIA, Frank Wisner, menggelar Operasi Hike. Operasi yang bertujuan membentuk tentara bayaran. Terdiri dari puluhan ribu warga Indonesia yang dipersenjatai dengan harapan dapat menggulingkan pemerintahan Soekarno.

JENDERAL SOEHARTO: Tokoh Strategi Indonesia

Membahas Jenderal Soeharto sama halnya mengejar bayang bayang kita sendiri di tengah teriknya matahari. Kita takkan pernah menjumpai titik yang pas untuk mendefinisikan Profil Jenderal Soeharto. Apabila dalam kisah Ramayana kita mengenal tokoh DASAMUKA (Sepuluh wajah), maka kita di Bumi Nusantara ini juga memiliki tokoh Dasamuka (sepuluh wajah), bahkan lebih dari sepuluh. Perbedaan yang prinsip di antara keduanya hanya pengaturan waktu dalam pengunaan kesepuluh wajah yang dimilikinya. Dasamuka selalu menggunakan sepuluh wajah yang dimilikinya secara bersama-sama, tetapi tidak demikian halnya dengan Jenderal Soeharto.

Politik Soeharto terhadap Militer

Sudah menjadi pengetahuan umum, militer di Indonesia yang menjelma dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)-kini Tentara Nasional Indonesia (TNI) plus Polisi Republik Indonesia (Polri)-adalah satu komponen negara yang memiliki nilai politis dan strategis tersendiri. Meskipun senantiasa menampilkan citra solid dan independen, namun bukan rahasia lagi dalam tubuh lembaga militer tersebut hubungan di antara berbagai kelompok kepentingan di dalamnya tidak selalu berjalan harmonis.

Biografi : Abdul Haris Nasution (1918-2000)

                             Abdul Haris Nasution (1918-2000)
                               Jujur Pada Sejarah dan Nurani


Gaya hidup bersahaja dibawa Jenderal Besar A.H. Nasution sampai akhir hayatnya, 6 September 2000. Ia tak mewariskan kekayaan materi pada keluarganya, kecuali kekayaan pengalaman perjuangan dan idealisme. Rumahnya di Jalan Teuku Umar, Jakarta, tetap tampak kusam, tak pernah direnovasi. Namun Tuhan memberkatinya umur panjang, 82 tahun.

Pria Tapanuli ini lebih menjadi seorang jenderal idealis yang taat beribadat. Ia tak pernah tergiur terjun ke bisnis yang bisa memberinya kekayaan materi. Kalau ada jenderal yang mengalami kesulitan air bersih sehari-hari di rumahnya, Pak Nas orangnya. Tangan-tangan terselubung memutus aliran air PAM ke rumahnya, tak lama setelah Pak Nas pensiun dari militer. Untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, keluarga Pak Nas terpaksa membuat sumur di belakang rumah. Sumur itu masih ada sampai sekarang.

Biografi : LB Moerdani (1932-2004)

                                               LB Moerdani (1932-2004)
                                 Militer dan Intelijen Sejati


Mantan Panglima ABRI Jenderal (Pur) Leonardus Benyamin Moerdani meninggal dunia sekitar pukul 01.30 WIB Minggu 29 Agustus 2004 di RSPAD Gatot Soebroto. Mantan Menhankam dan intelijen kawakan kelahiran Cepu 2 Oktober 1932 ini sudah dirawat di rumah sakit tersebut sejak 7 Juli 2004 karena stroke dan infeksi paru-paru.

Jenazah disemayamkan rumah duka Jalan Terusan Hang Lekir IV/43, Jakarta Selatan dan kemudian di Markas Besar TNI Angkatan Darat. Upacara penghormatan jenazah di Mabes AD dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu. Dimakamkan hari itu pula pukul 13.45 Wib di Taman Makam Pahlawan Kalibata, dengan inspektur upacara Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto. Sedangkan upacara keagamaan dipimpin Pastur Suito Panito.

Kisah Dua Prajurit

Soeharto membenci sekaligus menyayangi Benny Moerdani. Lama terputus, hubungan keduanya pulih setelah lengsernya sang Presiden.

****

"Biar jenderal atau menteri, yang bertindak inkostitusional akan saya gebug!" Kata-kata itu meluncur dari mulut Soeharto di atas pesawat kepresidenan, pertengahan 1989. Ketika itu dia dalam perjalanan pulang dari kunjungan ke Beograd, Yugoslavia.

Bercak Darah Di Kaki Soekarno 4

                                          Bercak Darah Di Kaki Soekarno 4

“Dalam kamus militer, terminologi “hidup atau mati”, cenderung berarti izin membunuh, dan umumnya yang terjadi para pelaksana memilih alternatif ‘mati’ itu bagi targetnya. Apalagi bila yang akan ditangkap itu melakukan perlawanan”.

DALAM pertemuan kesembilan, 26 September, ditetapkan Gedung Penas (Pemetaan Nasional) dekat Halim Perdanakusumah sebagai Senko (Sentral Komando). Pada pertemuan ini ada desakan agar D-Day ditetapkan pada 29 September, tetapi Letnan Kolonel Untung memintanya ditunda menjadi 30 September, karena ia masih berharap mendapat dukungan kavaleri dengan tank dan panser dari Divisi Siliwangi. Dan ia telah mengajukan permintaan bantuan untuk itu kepada seseorang yang sepanjang data yang ada belum pernah terungkap namanya. Menurut seorang jenderal purnawirawan yang pernah bertugas di bidang intelijen, orang yang dimaksud tak lain adalah Mayjen Soeharto, yang kemudian memintanya dari Brigjen Rukman dari Siliwangi yang oleh Sjam dikatakan pernah menyanggupi memberi bantuan pasukan. Namun data ini masih harus ditelusuri lebih jauh kebenarannya.

Aku Tahu Gerakan Jenderal Soeharto

                          Aku Tahu Gerakan Jenderal Soeharto

Menjadi seorang Presiden mungkin “tidak terlalu sulit,” tetapi menjadi seorang pemimpin negeri sangatlah tidak mudah. Meraih jabatan sebagai Presiden banyak ditopang oleh kematangan strategi politik, tetapi menjadi pemimpin sebuah negeri sangat membutuhkan kekuatan mental serta kesediaan sakit dan berkorban demi negeri serta rakyat yang dipimpinnya.

Konsep sebagai seorang pemimpin besar telah ditunjukkan secara nyata oleh Presiden Soekarno dalam menyikapi langkah-langkah kudeta Jenderal Soeharto dan kroninya.

Fakta Terselubung Dibalik Kisah G30S PKI

Hari Selasa, penghujung tahun 1966. Penjara Militer Cimahi, Bandung, Jawa Barat. Dua pria berhadapan. Yang satu bertubuh gempal, potongan cepak berusia 39 tahun. Satunya bertubuh kurus, usia 52 tahun. Mereka adalah Letnan Kolonel Untung Samsuri dan Soebandrio, Menteri Luar Negeri kabinet Soekarno. Suara Untung bergetar. “Pak Ban, selamat tinggal. Jangan sedih,” kata Untung kepada Soebandrio.

Itulah perkataan Untung sesaat sebelum dijemput petugas seperti ditulis Soebandrio dalam buku Kesaksianku tentang G30S. Dalam bukunya, Soebandrio menceritakan, selama di penjara, Untung yakin dirinya tidak bakal dieksekusi. Untung mengaku G-30-S atas setahu Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal Soeharto.

Bung Karno Minta Diadili

Memakai batik warna kuning, Haji Maulwi Saelan, sudah siap di depan meja di ruang kerjanya. Di kepalanya bertengger songkok rotan khas Sulawesi Selatan. Kolonel Purnawirawan Saelan, menerima TEMPO di rumah yang juga sekaligus kantornya. Dari rumahnya yang sederhana di Jalan Bendungan Jatiluhur, pucuk gedung MPR/DPR, Senayan, tampak jelas. Disana pula ketetapan-ketetapan MPRS yang dianggap menistakan Presiden Pertama, Ir.Sukarno, dibahas.
Hasilnya Sidang Tahunan MPR 2003 yang ditutup Kamis pekan lalu, rekomendasi dari Komisi Saran tentang Sukarno adalah menyerahkan kepada Presiden untuk merehabilitasi nama baik para pahlawan yang telah berjasa pada negara dan bangsa, termasuk Bung Karno. “Seharusnya ketetapan MPRS yang menyudutkan itu dicabut juga dengan ketetapan lembaga tertinggi negara itu,”kata bekas ajudan Presiden Sukarno itu.Mantan Wakil Komandan Resimen Tjakrabirawa itu menerima Ahmad Taufik dari TEMPO dan fotografer Budiyanto untuk wawancara. Inilah petikannya :

Detik-detik Menuju Istana Bogor

Dalam perjalanan hidup Bung Karno, peristiwa penyerahan surat perintah ke Soeharto, yang kemudian menggantikan Bung Karno menjadi presiden, mungkin bisa dikatakan sebagai momen yang menentukan. Sebelum penyarahan surat ini, ternyata suasana Jakarta tegang dan mencekam.

Pada 10 Maret malam, Bung Karno terpaksa diungsikan ke Istana Bogor karena alasan keamanan. Bagaimana Bung Karno melewati hari-hari yang menegangkan itu? Berikut lanjutan kesaksian Mangil seperti yang tertulis dalam bukunya berjudul Kesaksian tentang Bung Karno 1945–1967.

Dalam Labirin Oktober 1965 (5)

”Dari penekanan kata-kata tertentu dan bahasa tubuh Soeharto, Presiden Soekarno segera memahami adanya nada ancaman dalam pernyataan Soeharto itu. Maka segera Soekarno menukas bahwa soal keamanan dan ketertiban umum tetap diserahkannya kepada Soeharto. Soeharto kemudian berhasil memperoleh suatu rekaman pidato radio dari Soekarno yang menyatakan bahwa Soeharto mendapat tugas pemulihan keamanan dan ketertiban”. ”Petang itu, Soeharto meninggalkan Istana Bogor dengan satu poin keunggulan. Dengan demikian, Soeharto telah berhasil melampaui kerumitan lika-liku labirin peristiwa di awal Oktober 1965 itu. Rekaman pidato Soekarno itu kemudian disiarkan 3 Oktober pukul 01.30 dinihari melalui RRI”.

‘TAWAR menawar’ kekuasaan yang berlangsung antara Soekarno dengan Aidit, melalui Brigjen Soepardjo, adalah mengenai susunan Dewan Revolusi serta kehendak Soekarno untuk tetap mengendalikan kekuasaan negara dengan beberapa konsesi bagi Gerakan 30 September. Soekarno menghendaki dimasukkannya beberapa nama dari kabinetnya serta beberapa jenderal yang dianggapnya setia kepadanya ke dalam Dewan Revolusi yang susunan awalnya disampaikan kepadanya oleh Brigjen Soepardjo. Dan yang terpenting segala sesuatunya kembali ke dalam pengendaliannya, dan Gerakan 30 September menghentikan gerakannya cukup sampai di situ.

Dalam Labirin Oktober 1965 (4)

”Usaha penempatan Kolonel Latief sebagai Komandan Brigade di garnisun ibukota mulanya ditolak Mayjen Umar Wirahadikusumah. Akan tetapi kemudian dari Markas Besar AD ada seorang jenderal yang ‘mendesak’ Panglima Kodam Jaya itu untuk menerimanya. Jenderal itu, tak lain adalah Mayjen Soeprapto, salah satu Deputi Panglima AD. Dalam rangkaian Peristiwa 30 September, semua nama tersebut –Soekarno, Aidit, Soepardjo, Latief, Ahmad Yani, Soeprapto, Soeharto dan Abdul Harris Nasution– bertemu kembali, bersama dalam satu peristiwa, akan tetapi dalam posisi-posisi dan situasi yang berbeda”.

SEWAKTU mengetahui bahwa penggantian Jenderal Ahmad Yani akan dibahas, sebenarnya dr Leimena menyarankan agar Pangkostrad Mayjen Soeharto dipanggil, tetapi Soekarno menolak. Begitu pula, ketika Laksamana Martadinata menyebutkan nama Mayjen Soeharto sebagai calon pengganti Jenderal Yani, Soekarno memilih orang lain. Penolakan Soekarno terhadap Soeharto disertai komentar khusus, “Soeharto itu kepala batu”.

Dalam Labirin Oktober 1965 (3)

“Panglima Kodam Jaya Umar Wirahadikusumah juga disuruh panggil oleh Soekarno, namun tak muncul. Ia terlebih dahulu sudah berada Markas Kostrad dan memutuskan untuk ‘bergabung’ dengan Mayjen Soeharto dan jelas tidak diperkenankan ke Halim bertemu Soekarno. Larangan Soeharto kepada Umar Wirahadikusumah untuk ke Halim, membuat Soekarno marah kepada sikap melawan dan kepala batu Jenderal Soeharto itu. Dan inilah untuk pertama kalinya nama Mayjen Soeharto muncul di ‘hadapan’ Soekarno dalam rangkaian peristiwa ini”.

TERKESAN bahwa sampai dengan tengah hari di tanggal 1 Oktober itu, Soekarno ‘sejalan’ dengan para pimpinan Gerakan 30 September. Namun mundar mandirnya Brigjen Soepardjo antara Senko 2 Gerakan 30 September –di rumah Sersan Anis Sujatno yang masih terletak dalam kompleks perumahan Angkatan Udara Halim Perdanakusumah– dan rumah Komodor Susanto tempat beradanya Presiden Soekarno, menunjukkan pula berlangsungnya suatu proses negosiasi antara kedua pihak itu, dan Soepardjo berperan sebagai perantara. Artinya, ada masalah atau perbedaan terjadi antara Soekarno dengan pelaku gerakan, namun coba diselesaikan melalui semacam perundingan. Ini cara khas politik keseimbangan yang selalu dijalankan Soekarno dalam memelihara kekuasaannya, menengahi para pihak yang terlibat konflik. Hanya saja terhadap Nasution yang dianggapnya pencipta negara dalam negara, Soekarno punya ‘policy’ berbeda, yakni harus disisihkan karena selama ini secara empiris menganggu politik kekuasaan Soekarno.