Malaysia Dan Konflik Internasional

Malaysia adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari tiga belas negara bagian dan tiga wilayah persekutuan di Asia Tenggara dengan luas 329.847 km persegi. Ibukotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan persekutuan. Jumlah penduduk negara ini melebihi 27 juta jiwa. Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan — Malaysia Barat dan Malaysia Timur — oleh Kepulauan Natuna, wilayah Indonesia di Laut Cina Selatan. Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Negara ini terletak di dekat khatulistiwa dan beriklim tropis. Kepala negara Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Model pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminster.

Malaysia sebagai negara persekutuan tidak pernah ada sampai tahun 1963. Sebelumnya, sekumpulan koloni didirikan oleh Britania Raya pada akhir abad ke-18, dan paro barat. Malaysia modern terdiri dari beberapa kerajaan yang terpisah-pisah. Kumpulan wilayah jajahan itu dikenal sebagai Malaya Britania hingga pembubarannya pada 1946, ketika kumpulan itu disusun kembali sebagai Uni Malaya. Karena semakin meluasnya tentangan, kumpulan itu lagi-lagi disusun kembali sebagai Federasi Malaya pada tahun 1948 dan kemudian meraih kemerdekaan pada 31 Agustus 1957.

Kisah dan Kiprah Pak Harto di Sarajevo Bosnia

Masih tentang kepahlawanan, kali ini saya ingin sedikit mengupas sisi lain seorang Seoharto, Presiden ke-2 RI yang telah wafat beberapa tahun yang lalu. Mungkin banyak orang yang masih menyimpan ‘dendam’ kepada beliau, atas kesalahan kroni-kroninya dalam menggilas uang negara selama masa pemerintahannya. Beberapa lagi masih dipenuhi dendam kesumat yang menyala-nyala, atas peristiwa pemberantasan antek-antek PKI di tahun 65-70an , atau juga beberapa kejadian yang melukai umat Islam seperti Tragedi Tanjung Priok dan yang semacamnya. Entah berapa banyak kasus kesalahan lagi yang bisa diungkapkan, saya kurang tahu persis tapi yang jelas banyak hal yang membebani bangsa ini untuk menyematkan gelar pahlawan kepada beliau.

Hari ini pun banyak orang atau bahkan tokoh yang masih fasih menyebutkan detil satu persatu kejahatan ‘the smiling general’ tersebut. Dengan terpaksa saya katakan bahwa saya tidak bisa ikut-ikutan. Saya memilih untuk mengusung filosofi jawa ‘ mikul dhuwur mendhem jero’, yaitu menyebut hanya dan sekali lagi hanya kebaikan seseorang, menutupi keburukannya, dan terlebih lagi saat ia telah meninggal. Belum lagi ungkapan yang sering kita dengar, “ bangsa yang besar adalah yang menghargai jasa para pahlawannya”, maka sayapun ingin menyimpulkan “ bangsa yang kerdil adalah yang sibuk mengutuk kesalahan para pendahulunya”. Kita bisa maju dengan belajar dari kesalahan para pendahulu, bukan dengan mengutuk dan menghajar citra, wibawa, dan jasa-jasanya.

Suriname dan Bangsa Kita

Republik Suriname (Surinam), dulu bernama Guyana Belanda atau Guiana Belanda adalah sebuah negara di Amerika Selatan dan merupakan bekas jajahan Belanda. Negara ini berbatasan dengan Guyana Perancis di timur dan Guyana di barat. Di selatan berbatasan dengan Brasil dan di utara dengan Samudra Atlantik.

Pada akhir abad ke-19, pemerintah Belanda yang menguasai Suriname di Amerika Selatan memerlukan kuli-kuli untuk dipekerjakan di perkebunan-perkebunan. Sebelumnya, pekerjaan ini dilakukan oleh para abdi atau budak Negro dari Afrika. Namun, setelah perbudakan dihapuskan pada pertengahan abad ke-19, orang-orang Negro, yang disebut sebagai orang Kreol Suriname, meninggalkan perkebunan dan berduyun-duyun ke kota-kota di Suriname. Untuk mengganti para kuli perkebunan, orang Belanda meminta pertolongan Inggris. Suriname kemudian menjadi jajahan Britania Raya. Sekali waktu, pernah didatangkan orang Tionghoa. Orang Inggris kemudian mendatangkan sejumlah kuli kontrak dari Raj Britania (kini India). Pada akhirnya, orang Belanda takut akan orang Inggris dan tak mau lagi bergantung kepada mereka.

Presiden Ir. Soekarno Didebat A.Hassan Tentang Negara Indonesia

Sosok ulama seperti Ahmad Hassan atau lebih akrab dengan sebutan A.Hassan mungkin lebih dikenal dalam dunia fiqih. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa sosok ulama yang terkenal radikal ini pernah terlibat langsung dalam percaturan pemikiran politik. Metodologi Dakwah yangditempuh A.Hassan selain memunculkan karya tulis, baik melalui majalah yang dipimpinnya atau sejumlah buku yang sengaja disusunnya untuk topic tertentu. Juga tidak jarang ia pun melakukan dialog terbuka dengan melayani perdebatan dari setiap tokoh yang menghujat peikirannya. Misalnya, mengadakan debat terbuka dengan sejumlah tokoh Ahmadiyah, NU, Komunis, Nasionalis yang bahkan tidak tanggung-tanggung lawan debatnya yaitu Mantan Presiden Ir. Soekarno, orang nomor satu di Indonesia kala itu.

Kaum Nasionalis seculer adalah mereka yang sangat mengagungkan demokrasi dan HAM, tapi mengapa mereka menjadi antidemokrasi dan HAM untuk Kaum Muslimin? Dalam sejarah nasional tidak akan ditemukan satu episode tentang perjalanan hidup Soekarno yang pernah dekat dengan A.Hassan. Kalau tidak dengan perlakuannya yang jujur, mungkin kita tidak tahu bahwa Soekarno telah menganggap A.Hassan sebagai gurunya, yang telah memberikan pelajaran berharga pada Soekarno, walaupun pada akhirnya Soekarno tidak dapat membumikan pelajar dari gurunya itu.

Sejarah Indonesia (1950-1959) : ORDE LAMA

Era 1950-1959 adalah era di mana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959.

Latar Belakang

Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.

Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer.

Konstituante

Konstituante diserahi tugas membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Maka Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu yang berisi ide untuk kembali pada UUD 1945.